Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hu…
Ketika realitas hukum di Indonesia semakin menunjukkan fenomena euforia yang kebablasan, bahkan sudah melanggar asas -asas hukum yang universal, atau kebingungan dalam memilih konsep tujuan hukum: Barat atau Timur kah? Maka, buku Menguak Tabir Hukum ini hadir untuk menguraikan fenomena konsep hukum tersebut dalam pembahasan yang komprehensif. Topik utama buku teks konsep hukum ini, antara lain…
Buku ini merupakan lanjutan dari Pengantar Ilmu Hukum yang disusun sebelumnya oleh penulis. Buku ini dijadikan sebagai pengantar bagi para mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu hukum. Pembahasan mengenai materi hukum dan asas-asas hukum lebih diperluas guna memberikan pemahaman awal yang lebih memadai. Buku ini juga memberikan penjelasan tentang sejarah dan tata hukum di Indonesia, sehingga pa…
Buku ini mengenalkan isu-isu hukum di Era Globalisasi yang diperuntukkan bagi mahasiswa hukum ataupun umum. Bagian Kesatu, seri hukum bisnis ini merupakan upaya memperkenalkan berbagai permasalahan hukum bisnis yang terjadi di Era Globalisasi serta pengaruhnya terhadap hukum bisnis di Indonesia saat ini. Buku ini merupakan makalah- makalah hasil penelitian. Beberapa di antaranya ada yang telah …
Penemuan hukum Islam merupakan hak dan tanggung jawab hakim secara ex officio untuk menggali hukum dari sumber-sumbernya yang bersifat umum atau general sebagai das sollen baik yang berupa prinsip-prinsip (nilai-nilai) dasar sebagai hukum asal, peraturan hukum terapan yang sudah ada sebagai hukum cabang, maupun praktik hukum dalam masyarakat sebaga hukum yang hidup, dengan menggali ilat (alasan…
Tujuan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5/1986 yakni untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep negara hukum (rechts staat), karena hal ini menjadi indikator kualitas sistem politik demokrasi dalam pembangunan kekuasaan negara (machtsverdeling). Tak ka…
Sejak awal kemunculannya pada masa pemerintahan kolonial Belanda hingga kini, hukum kepailitan telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni dimulai dengan berlakunya Faillisement Verordening Stb.19o5 No. 217 Jo. Stb. 1906 No.348, UU No. 4 Tahun 1998, hingga UU No. 37 Tahun 2004. Berbagai perubahan dilakukan demi mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang nnuncul dan guna melindungi kepenti…
Transaksi elektronik telah mengubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model interaksi antara pelaku usaha di dunia virtual. Perkembangan transaksi elektronik membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata.Transaksi bisnispun lebih praktis tanpa perlu kertas pena, perjanjian face to face atau bertemu langsung. Atas perkembangan itu ma…