Kitab undang-undang hukum pidana

Edisi

Cet. 15

ISBN/ISSN

9789798767197

Deskripsi Fisik

ix, 486 hlm. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.598 IND k

Undang-undang paten & merek dan indikasi geografis : (UU RI no. 13 tahun 2016…

Buku ini membahas mengenai UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Walaupun dengan UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, pelaksanaan paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dna belum diatur sesuai dengan standar dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual, sehingga perlu mel…

KUHAP dan KUHP

Edisi

Cet. 17

ISBN/ISSN

9789798061790

Deskripsi Fisik

x, 410 hlm. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 IND k

Undang-undang notaris : Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 t…

UU Notaris No.2 Tahun 2014 Tentang perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dilengkapi dengan penguatan persyaratan menjadi notaris, penambahan aturan tentang notaris, perubahan isi akta, penguatan dan penegasan organisasi notaris, penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas

Undang-undang administrasi pemerintahan dan kependudukan : UU RI No. 30 Tahun…

Pengaturan terhadap administrasi pemerintahan pada dasar- nya adalah upaya untuk membengun prinsip-prinsip, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Ad- ministrasi Pemerintahan ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali…

Undang-Undang & Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat alan tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab ani Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjut- nya menyebabkan pula tumbuhnya…

Undang pelayanan publik (UU No. 25 tahun 2009)

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti perge- seran nilai perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk memban- gun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu konsepsi sistem pelayanar- publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudk…

Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa : Dilengkapi dengan UU Penga…

Puji dan syukur ke hadirat Allah swt, berkat rahmat-Nya. redaksi penerbit Sinar Grafika berhasil menyusun satu lagi himpunan peraturan perundang- undangan nasional, yang kali ini diberi judul Seri Peraturan Perpajakan Un- dang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Seperti yang telah diketahui bersama. pajak merupakan salah satu instru- men penting bagi sebuah negara dan warga negaranya. H…

Undang-undang Pemilihan Umum (UU RI No. 7 Tahun 2017)

Secara prinsipil, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan Pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Raky…

Undang-Undang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah :…

Pajak merupakan salah satu instrumen penting bagi sebuah negara dan warga negaranya. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan pajak, baik wajib pajak selaku pembayar pajak maupun pemerintah selaku pemungut pajak perlu untuk memahami peraturan dan tata laksana seputar…